Breaking News
Loading...
Thursday, 28 February 2013

PENGADAAN LANGSUNG BARANG | TATA CARA DAN METODE KERJANYA

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PENGADAAN LANGSUNG BARANG | TATA CARA DAN METODE KERJANYA - Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 ( dua ratus
juta rupiah). Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 

Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi (Paket Pekerjaan antara Rp. 0 s.d Rp. 50 Juta  meliputi antara lain:
  1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
  2. Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan);
  3. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan);
  4. negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan), HPS digunakan untuk yang menggunakan Kuitansi, untuk faktur tidak digunakan HPS.;
  5. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.
Samsul Ramli Mengatakan Pemilihan Penyedia Barang dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
  2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan barang yang menggunakan SPK
Berikut tahapan proses pengadaan langsung secara umum:
  1. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.
    Perintah ini dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan rincian paket pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang nilai paketnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengadaan langsung. Misal PPK membuat rekapitulasi paket pekerjaan yang tertuang dalam RUP dalam bentuk tabel paket pekerjaan dengan nilai dibawah 200 juta rupiah. Kemudian tabel ini diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk ditetapkan metode pengadaan dan dilakukan proses. Tabel atau surat perintah minimal berisi Volume pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS), Spesifikasi (teknis) dan bukti perjanjian yang akan didapatkan.
    Dalam menetapkan bukti perjanjian yang didapatkan PPK harus mempertimbangkan ketentuan mekanisme perbendaharaan negara/daerah terkait metode pembayaran.
  2. Pejabat Pengadaan melakukan kaji ulang atas surat perintah/tabel paket pekerjaan.
    Dalam proses kaji ulang ini pejabat pengadaan dapat mengusulkan perubahan spesifikasi, HPS serta bukti perjanjian.
  3. Pejabat Pengadaan menetapkan cara pengadaan langsung.
    Pejabat pengadaan menetapkan apakah akan dilakukan pembelian/pembayaran langsung atau permintaan penawaran penyedia.
Pembelian/ pembayaran langsung
  1. Pejabat Pengadaan dapat mempercayakan proses Pembelian/ pembayaran langsung kepada orang lain untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
    1. Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
    2. Melakukan transaksi;
    3. Menerima barang termasuk kelengkapan sertifikat garansi;
    4. Melakukan pembayaran;
    5. Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
    6. Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
  2. Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung. Termasuk memperhatikan kelengkapan administratif yang diperlukan dalam proses pembayaran. Seperti kelengkapan perpajakan dan lainnya.
  3. Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK.
Permintaan penawaran
Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:
  1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
  2. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. Harga yang dicari adalah harga yang terendah sesuai kualitas yang dibutuhkan dengan memperbandingkan sebanyak-banyaknya sumber informasi yang bisa didapatkan;
  3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
  4. undangan dilampiri spesifikasi teknis, dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  5. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
  6. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
  7. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
  8. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
  9. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
    1. nama dan alamat Penyedia;
    2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
    3. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
    4. hasil negosiasi harga (apabila ada);
    5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
    6. tanggal dibuatnya Berita Acara.
    1. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
    2. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
      1. bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      2. kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
      3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Demikian sedikit runtutan proses umum pengadaan langsung yang diambil dari berbagai referensi utamanya Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, Perka 14/2012 tentang Juknis Perpres 54/2010, peraturan tentang PPH dan PPN serta petunjuk teknis pembayaran. Semoga ini dapat menjadi sedikit gambaran panduan secara praktis.

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer